LGBT Menunggu Ketegasan Presiden Jokowi, bisa rusak indonesia nih

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT semakin terang-terangan menunjukkan eksistensinya di bumi Indonesia. Berlindung di balik Hak Asasi Manusia (HAM), mereka kerap melakukan aksi demonstrasi meminta kesetaraan dan menolak diskriminasi.
LGBT Menunggu Ketegasan Presiden Jokowi, bisa rusak indonesia nih

Namun, mayoritas masyarakat Indonesia justru merasa resah dengan keberadaan LGBT. Bahkan, LGBT dianggap sebagai sebuah virus yang harus diobati. Dengan catatan, para pengidap LGBT tidak dimusuhi, tapi dibimbing ke jalan yang semestinya.

Sejumlah ormas Islam besar seperti MUI, ICMI, Muhammadiyah tegas menolak eksistensi LGBT di Indonesia. Mereka menganggap, ajaran manapun di dunia tidak memperbolehkan pernikahan sesama jenis atau transgender. Partai politik juga banyak yang menolak pergerakan LGBT. Kelompok LGBT dikhawatirkan menyebarkan virus tersebut kepada anak-anak generasi penerus bangsa. Hingga diwacanakan dibuatnya UU tentang LGBT.

Sayangnya, sejauh ini masih belum ada ketegasan dari pemerintah tentang LGBT. Wapres Jusuf Kalla menyebutkan, persoalan LGBT merupakan urusan pribadi, sehingga tidak perlu diatur dalam Undang-undang. "Undang-undang apa? Ini tidak perlu mencampuri urusan orang yang bersifat pribadi," kata JK beberapa waktu lalu di kantornya.
Undang-undang bisa saja dibuat, jika LGBT melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi atau mengajak orang lain mengikuti perbuatan mereka. "Kecuali mereka mengajak, ayo-ayo kita lesbi-lesbian, gay-gay," ujarnya.

Seperti yang telah ditegaskan pada beberapa hari lalu, LGBT tidak bisa dibatasi siapa pun lantaran tindakan itu masuk dalam ranah private. Karenanya, JK menilai tidak perlu menyurutkan LGBT. "Ada yang melarang? Kalau dilegalkan ada yang melarang enggak? Kan tidak ada yang melarang selama urusan pribadi. Tidak ada yang tahu prilaku anda apakah LGBT atau tidak," tuntas JK.

Padahal terjadi di banyak kasus bahwa kelompok LGBT menyebarkan virusnya dengan berbagai macam cara. Diiming imingi uang, atau pernah menjadi korban pencabulan saat masih usia dini.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum mengeluarkan sikapnya tentang hal ini. PDIP, partai utama pengusungnya menyatakan hal yang tak jauh berbeda dengan Wapres JK. Dengan alasan partai pluralisme dan toleransi, PDIP tidak menolak adanya LGBT. Hanya meminta orang yang masuk ke dalam kelompok LGBT diberikan edukasi.

Ormas Islam tegas menolak
Di sisi lain, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menegaskan, LGBT sudah jelas dilarang dalam agama. Dia menolak jika kasus LGBT itu diklaim sebagai hak asasi bagi anggotanya. "Menurut hemat saya kalau ada yang menuduh anti LGBT sebagai anti HAM itu tidak benar. Justru melanggar HAM karena menghalangi memotong pertumbuhan manusia," kata Din di kantor pusat MUI Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016).

Dijelaskan, dalam Alquran menegaskan, manusia dibekali nafsu syahwat laki-laki kepada perempuan. Kemudian terikat dalam sebuah perkawinan dan menghasilkan keturunan untuk kelangsungan kehidupan manusia. "Kalau sesama jenis keluar dari fitrah manusia dan memotong jalan bagi manusia dalam mendapatkan keturunan," ujarnya.

Dikatakan, LGBT merupakan penyimpangan seksual. Sehingga para pelakunya harus dikasihani, disantuni dan dibimbing agar kembali kepada jalan yang benar. "Maka kelompok ini berilah hak untuk hidup secara individual tetapi jangan sampai menyebarkan pahamnya itu kepada yang lainnya," tukasnya.

Partai Islam Tolak LGBT
Ada sejumlah partai islam seperti PKS, PPP, PKB yang menyuarakan penolakan terhadap eksistensi LGBT. Apalagi jika harus dilegalkan oleh pemerintah. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS di DPR Jazuli Juwaini menyatakan, pihaknya siap dan mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Penyimpangan Perilaku Seksual sebagai RUU inisiatif DPR.

Menurutnya, hal itu sebagai upaya preventif dan bentuk perlindungan afirmatif negara terhadap rakyatnya melalui jalur legislasi terhadap fenomena propaganda dan dukungan oleh komunitas LGBT atas perilaku menyimpang di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
"Baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif harus mencermati fenomena ini dan merumuskan cara terbaik untuk menanganinya, untuk sisi pencegahan maupun untuk sisi kuratif, rehabilitasi maupun re-integrasi," kata Jazuli dikutip antara, Rabu (24/2/2016).

Dikatakan, perilaku LGBT tentu berpotensi merusak tatanan sosial-budaya bangsa Indonesia yang terkenal sangat religius dan menghormati nilai-nilai keluarga sehingga diperlukan adanya UU yang afirmatif.

Menurut estimasi dari Kemenkes pada 2012, terdapat 1.095.970 lelaki berhubungan seksual dengan lelaki, yang berarti meningkat dari sekitar 800 ribu orang pada 2009. Kemudian, menurut data Kementerian Sosial jumlah waria pada 2010 sekitar 31 ribu orang. Beberapa negara pun saat ini telah memiliki UU Anti-LGBT antara lain Rusia, Turki, Pakistan, Filipina, Arab Saudi dan lain-lain. (f)

source: minangkabaunews

posting ini bermanfaat? bantu kami dengan klik like/share, syukron

---------------------------------------------------------------------------
hanya dengan 5.000 rupiah donasi yang saudara/i berikan membantu kami
mewujudkan komputer khusus dakwah media ini

kirim ke no rekening bri 3343-01-023572-53-6 atas nama atri yuanda
atau ke paypal.me/atriyuanda

setelah transfer, informasikan ke kami dengan mengirim pesan
dengan format #nama#usia#asal daerah#jumlah donasi kirim ke 085362377198

total donasi masuk hingga hari ini telah terverifikasi sebesar Rp.1.920.000
total donasi yang dibutuhkan sebesar Rp.6.500.000
*program ini ditutup setelah dana pembelian komputer memadai*

artikel baru hari ini :

cari artikel ?. ketik dibawah ini