menurut MENDAGRI karna melanggar HAM, perda jilbab aceh harus dicabut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan mencabut peraturan daerah (perda) yang dianggap berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang Undang seperti perda kewajiban menggunakan Jilbab bagi wanita di Aceh.

Tjahjo menganggap perda kewajiban Jilbab bagi wanita di Aceh melanggar HAM, mengingat tidak semua wanita Aceh beragama Islam.
menurut MENDAGRI karna melanggar HAM, perda jilbab aceh harus dicabut
“Pemda Aceh mengeluarkan aturan wajib memakai jilbab bagi wanita, sementara masyarakat di Aceh ada yang beragama non muslim. ” ujar Tjahjo sebagaimana dilansir inilah, selasa(23/2/2016).

Sebelum melakukan pencabutan perda Jilbab Aceh, kementerian dalam negeri akan meminta pemerintah setempat untuk memgoreksi kembali perda tersebut.

“Kalau batas waktu sampai gubernur belum melaksanakan, ya Kemendagri punya salinannya, langsung kami coret, ada kewenangan tapi kami menghargai daerah itu,” tegas Tajhjo.

source: islamedia

posting ini bermanfaat? bantu kami dengan klik like/share, syukron

---------------------------------------------------------------------------
hanya dengan 5.000 rupiah donasi yang saudara/i berikan membantu kami
mewujudkan komputer khusus dakwah media ini

kirim ke no rekening bri 3343-01-023572-53-6 atas nama atri yuanda
atau ke paypal.me/atriyuanda

setelah transfer, informasikan ke kami dengan mengirim pesan
dengan format #nama#usia#asal daerah#jumlah donasi kirim ke 085362377198

total donasi masuk hingga hari ini telah terverifikasi sebesar Rp.1.920.000
total donasi yang dibutuhkan sebesar Rp.6.500.000
*program ini ditutup setelah dana pembelian komputer memadai*

artikel baru hari ini :

cari artikel ?. ketik dibawah ini