minta maaf boleh pak ahok bukan berarti proses hukum dihentikan

PERMINTAAN MAAF AHOK ADALAH PENGAKUAN BERSALAH YANG TIDAK MENHENTIKAN PROSES HUKUM

Berdasarkan berita yang dimuat media-media pagi ini, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakaneminta maaf atas ucapannya yang diduga menistakan ajaran Agama Islam tanggal 27 september 2016 lalu pada pertemuan dengan masyarakat kepulauan seribu. Ahok diduga melecehkan dan menistakan Agama Islam atas ucapannya terkait surat Almaida 51. Dan atas dugaan pelecehan tersebut, Ahok bahkan sudah dilaporkan oleh banyak pihak ke Kepolisian.
minta maaf boleh pak ahok bukan berarti proses hukum dihentikan

Terakhir FPI dan RUMAH AMANAH RAKYAT bersama - sama dengan sekitar 30 elemen ormas melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri pada Jumat 7 Oktober 2016. Aliansi yang menamakan diri Aksi Bersama Rakyat (AKBAR) secara bersama-sama melaporkan Ahok ke Siaga Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran pasal 156 KUHP.

Permintaan Ahok tentu akan menjadi polemik baru karena tentu tidak semua unsur masyarakat akan menerima permintaan maaf tersebut. Terlebih permintaan maaf tersebut terkesan diucapkan tidak tulus. Namun apapun itu, permintaan Ahok tentu tidak boleh menghentikan proses hukum atas laporan masyarakat terkait dugaan penistaan ajaran agama Islam oleh Ahok. Permintaan maaf boleh saja diterima boleh tidak,  itu hak setiap umat Islam. Yang paling utama adalah proses hukum tidak boleh berhenti karena permintaan maaf.

Kami mendesak Polri agar segera memeriksa para pelapor dan saksi dan kemudian memeriksa Ahok sebagai terlapor. Apa yang dilakukan oleh Ahok sangat RASIS, sangat mungkin memicu kerusuhan sosial berbau SARA. Minoritas jadi terancam karena ulah seorang Ahok. Selama ini hubungan minoritas dan mayoritas dinegara ini cukup baik dan toleran. Tapi ulah Ahok sekarang membuat hubungan minoritas dan mayoritas tergesek dan panas hanya karena nafsu Ahok untuk terus mengejar kekuasaan. Kami berharap dan mendesak Polri segera tindak lanjuti laporan masyarakat atas Ahok karena kepastian penegakan hukum akan mengembalikan hubungan baik minoritas dan mayoritas.

Dan kepada seluruh masyarakat, kami menghimbau untuk secara bersama-sama mengawal proses hukum terhadap Ahok. Tetap menjaga keutuhan bangsa dan menjaga kedamaian serta menjaga hubungan baik mayoritas dan minoritas. Kita desak Polri akan bertindak profesional dan bekerja berdasarkan aturan hukum semata. Tidak boleh ada intervensi apapun dari pihak manapun.

Kami juga mendesak Presiden Jokowi agar memberikan pernyataan sikap atas potensi kericuhan yang mungkin timbul akibat ulah Ahok. Presiden baiknya memberikan teguran kepada Ahok, ini perlu demi menjaga keutuhan bangsa dan negara, karena itu merupakan salah satu tanggung jawab Presiden untuk menjaga keamanan dan kondusifitas negara. Presiden baiknya jangan mendiamkan perilaku Ahok yang menebar bibit kebencian dan permusuhan.

Jakarta, 10 Oktober 2016

Oleh   : Ferdinand Hutahaean
RUMAH AMANAH RAKYAT

sumber: nusantaranews

artikel baru hari ini :

---------------------------------------------------------------------------
hanya dengan 5.000 rupiah donasi yang saudara/i berikan membantu kami
mewujudkan komputer khusus dakwah media ini

kirim ke no rekening bri 3343-01-023572-53-6 atas nama atri yuanda
atau ke paypal.me/atriyuanda

setelah transfer, informasikan ke kami dengan mengirim pesan
dengan format #nama#usia#asal daerah#jumlah donasi kirim ke 085362377198

total donasi masuk hingga hari ini telah terverifikasi sebesar Rp.1.920.000
total donasi yang dibutuhkan sebesar Rp.6.500.000
*program ini ditutup setelah dana pembelian komputer memadai*

pengen dialog santai, silahkan inbox kami. syukron

cari artikel ?. ketik dibawah ini